40000 siswa di NTT putus sekolah

VIVAnews - Lebih dari 40.000 anak usia Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) di Provinsi Nusa Tenggara Timur terpaksa drop out dari bangku sekolah akibat berbagai persoalan.

Kesulitan ekonomi keluarga diduga menjadi penyebab utama tingginya siswa drop out, selain masalah sosial, serta fasilitas pendidikan yang masih terbatas.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Thobias Uly, yang dihubungi di Kupang, Selasa 10 Maret 2009 mengatakan, angka drop out siswa SD dan SMP dikuatirkan akan terus bertambah, seiring dengan krisis global yang terjadi saat ini.

”Data sementara, hanya dua persen atau sekitar 10.000 siswa yang terpaksa drop out pada tahun ajaran lalu. Sedangkan siswa SMP mencapai 30.000 lebih. Data ini diperoleh dari angka partisipasi kasar siswa,” kata Thobias Uly.

Dia menambahkan, kebanyakan siswa drop out berasal dari keluarga miskin, jauh dari akses pendidikan serta mengalami kesulitan ekonomi.

Sementara Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah NTT, Marthen Diratome, yang dihubungi terpisah, mengatakan, kondisi pendidikan di NTT sampai dengan sekarang ini tergolong rendah. Hal ini ditandai dengan tingkat kelulusan nasional tahun 2008, dimana angka kelulusan paling rendah di Indonesia.

Menurutnya, beberapa faktor penyebab buruknya pendidikan yakni tenaga guru yang kurang, jarak rumah dengan sekolah masih jauh, fasilitas perpustakaan kurang, dorongan orang tua bagi siswa untuk ke sekolah yang rendah serta kemampuan daerah untuk membiayai sekolah untuk bebas dari biaya pendidikan belum optimal.

”Beberapa faktor ini berpengaruh besar terhadap anak usia sekolah untuk mengikuti wajib belajar sembilan tahun sebagaimana yang dicanagkan pemerintah,” kata Marthen.

Para siswa drop out, disarankan untuk mengikuti program penyetaraan melalui Paket A untuk tingkat SD, Paket B untuk tingkat SMP dan Paket C untuk tingkat SMA. ”Tahun 2009 ini, pemerintah membantu sekitar Rp100 miliar untuk program pendidikan luar sekolah,” lanjutnya.
Di Kota Kupang, lebih dari 20.000 anak usia sekolah, terpaksa berhenti sekolah dan dipekerjakan sebagai buruh kasar, pendorong kereta di pasar atau sebagai penjual koran.

“Sebenarnya saya ingin sekolah. Tapi bapak bilang ke Kupang untuk kerja. Saya tidak bisa menolak. Saya drop out dari bangku SD kelas dua tahun 2008 lalu,” kata Imanuel Holo (9 tahun), yang drop out dari sebuah SD di Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, tahun 2008 lalu.
Sebagai penjual koran eceran di Jl. El Tari Kupang, menurut Imanuel, ia harus bekerja keras. Maklum, ia tak digaji tetap. Penghasilan yang diperoleh setiap hari tergantung banyaknya koran yang laku terjual.

”Setiap hari, saya menjual 20 eksemplar koran lokal. Setiap koran yang laku, saya mendapat potongan Rp800. Kalau semua terjual, saya bawa pulang uang Rp16.000 ke rumah. Tapi kalau jualan sepi, saya terpaksa pulang dengan tangan hampa,” ujarnya.

Sabtu, 05 September 2009 , 08:18:00
Ada Sekolah, Tak Ada Gurunya

SEKOLAH DI PAPUA. Ditengah kampanye pecepatan pendidikan di Papua, tetapi masih ada sekolah- sekolah di Papua yang tidak ada gurunya. Sehingga, gedung sekolah yang dibangun dari uang rakyat itu pun sia-sia. Foto ini adalah salah satu contoh bangunan sekolah di Papua.
KAIMANA- Potret pendidikan di ranah Papua benar-benar menyedihkan. Tidak hanya sekadar membutuhkan perhatian khusus, tetapi juga membutuhkan penanganan yang kongkret. Sebagai contohnya, pemerintah sudah membangun sebuah gedung sekolah. Namun, pemerintah lupa menempatkan guru. Sehingga, gedung sekolah yang sudah berdiri sejak setahun silam itu, hingga saat ini tidak ada gurunya. "Jadi bagaimana gedung sekolah itu ada muridnya, kalau gurunya saja tidak ada," kata Zakeus Amirbay, anggota Fraksi Golkar Bersatu DPRD SOrong, kepada wartawan JPNN, di Kaimana, Sorong.

Ada dua gedung sekolah yang sudah dibangun, namun hingga kini belum ada guru yang ditempatkan di sana. Yakni di kampung Wanggatnao dan Tarwata. Dua gedung itu, sudah dibangun sejak setahun silam. Namun, sampai sekarang tidak ada guru yang ditempatkan di sana.Zakeus menyesalkan sikap Dinas PKP, yang dianggapnya tidak serius menangani pendidikan di daerahnya.

Kondisi ini membuat sejumlah pensiunan guru di sana prihatin. "Selama ini Pemkab Kaimana selalu berkampanye tentang percepatan pendidikan untuk menciptakan SDM unggul lokal. Namun, kenyataannya, banyak sekolah di kampung-kampung yang didirikan tidak ada gurunya. Jadi, bagaimana anak bangsa bisa berguru di sekolah yang ada, kalau gurunya saja tidak ada," ungkap seorang pensiunan guru dari kampung Werafuta kepada JPNN.

Kondisi ini berbeda jauh dengan pidato ketua DPRD Sorong Syarief Sefiada yang menyatakan pihaknya akan terus memantau proses penyelenggaraan program pendidikan hingga ke tingkat sekolah, untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan terjadinya kesenjangan antara program dan aturan serta prosedur yang berbeda pada lembaga-lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta. (nic/aj/jpnn)